undang undang perkebunan 2018. Undang-Undang Republik Indonesia No. undang undang perkebunan 2018

Adapun Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa. 308, TLN No. 035 . H. Tetapi secara yuridis telah terjadi penghapusan keterkaitan norma," ujar ahli hukum agraria Universitas Brawijaya (Unibraw) Suhariningsih dalam. Pengembangan Ternak Sapi Potong Melalui Integrasi Sawit-Sapi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah Beranda. Indonesia 2018-2020, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019), hlm. Tindak pidana merupakan suatu. bahwa kemitraan inti-plasma kelapa sawit bertujuan untuk. 2018, Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta, Kencana, hlm. a. Menurutnya, UU Cipta Kerja mempengaruhi sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pembenahan tata kelola sawit, seperti Instruksi Presiden No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 8. NOMOR 05/PERMENTAN/KB. Mengingat : 1. Undang-Undang. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/Pi. Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 15, BN. Hubungan Antar Peraturan. Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2004 berdasarkan pada suatu pemikiran karena sistem terdiri dari subsistem. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENANGANAN PENCURIAN HASIL KEBUN KALAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT. (1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau. 400/2/2018 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). Terkait Implikasi Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal tersebut sebelumnya sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 55/PUU-VIII/2010, yang pada intinya membatalkan pasal tersebut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. UU No. 2 Namun demikian, UU Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan: Setiap Orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan,. Perkebunan. No. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat amanat untuk mengakselerasi peningkatan produksi dan daya saing komoditas perkebunan di pasar internasional melalui ekspor dan kegiatan promosi, salahsatunya di provinsi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf i, perlu membentuk Undang-Undang tentang perkebunan; Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), pasal 2t, dan pasal 33 Undang_ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. No. UU No. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan Maka model kemitraan, akses pasar, dan berbagai masalah lain menjadi bukti bahwa UU Perkebunan mendesak untuk direvisi. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang pertanian Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2018 maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Unduh : 5. 1 Undang – undang Perkebunan. id, Lampineung Kota Banda Aceh Hak Cipta di Lindungi Undang-Undang, Aceh-Indonesia. 12, Desember. Undang-undang (UU) tentang Perikanan. Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973. Untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit, undang-undang Indonesia mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan serangkaian izin pemerintah dari berbagai departemen. No. UU Cipta kerja yang tidak mengatur. ABSTRAK: 1. 121 C. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan. membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. com (ADM) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI pada rapat paripurna yang digelar hari Senin (5/10/2020). NOMOR 18 TAHUN 2004. penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. ]H lhlt] (lt. DPR RI. Nama : Master Sahat Maruli Tuah Purba Tanjung NPM 201803028 Program : Magister Ilmu Hukum Pembimbing I : Dr. €” €” €”. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Foto: deplantation. 1. B/2015/Pn. Tidak diterapkannya Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 sebagai lex specialist ternyata terdapat hambatan yaitu dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. PENJELASAN ATAS UNDANG. Risalah Pembahasan Undang-Undang Perkebunan Lama. Sebagai negara yang bercorak agraris; bumi, air, dan. Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1). Apalagi hingga saat ini belum ada One Map Police. Undang – Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 1 Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UUP) dijelaskan satu demi satu hal-hal yang berkaitan dengan Perkebunan. 92, TLN NO. August 2018;. ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi perkebunan lada) Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD) PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP. Pasal 21 dan 47 Undang -Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dinilai telah mengabaikan UUD 1945. Tipe Dokumen. Berdasarkan UU No. peraturan dasar pokok-pokok agraria, tentu. Katalog Produk. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disahkan Presiden Dr. M. (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kebun Bibit Rakyat; Dasar Hukum. 18/2004. Mengingat: 1. Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85); 12. 000,- (empat milyar rupiah), namun apabila diterapkan dengan. Ketentuan lebih lanjut. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Latar Belakang Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, perkebunan merupakan segala kegiatan yang. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui¸ arah. Mengingat : 1. Berbeda dengan artikel ini yang lebih spesifik pada analasis dalam Pasal 14 UUPTK. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 201 4 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Mengingat : 1. UNDANG. :. 3, Gedung C, Ragunan Jakarta Selatan 12550 - Indonesia Telp. Peraturan Menteri Pertanian NO. bahwa sistem pembangunan. menurut Undang-undang No. Anotasi Putusan MK terkait Pembatalan Pasal Inkonstitusional Undang-Undang Perkebunan Terkait. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Perkebunan Kelapa Sawit secara efisien dan berkelanjutan melalui Peremajaan kebun kelapa sawit. PERKEBUNAN. 2018: 30). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. fiscal year 2018 can provide an opportunity for writers to develop an interest in publishing books from the results of discussions conducted with students at the time of study, and based on the. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan:. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. “Padahal pembangunan kebun plasma adalah kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang perkebunan,” ujar Iwan Nurdin. 140/M/2/2020 Tahun 2020: Keputusan Menteri Pertanian:. meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti; d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negeira Republik IndonesiaNomor 5613); 8. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). 7 Tahun 2017, lalu kemudian diatur juga dalam Perda Babel Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Sawit. Bab V Pengolahan dan. Sarana dan Prasarana. 28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 (UU/2004/18) (2004) tentang Perkebunan. Mengingat : 1. Bahasa. 410/1/2018 tentang Pembukaan Dan/Atau. Inpres 8/2018 tentang Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit, sesungguhnya menunjukan laju investasi di perkebunan sawit, sehingga perluasan perkebunan sawit perlu dimoratorium guna memberikan kesempatan bagi kementerian-kementerian terkait dan pemerintah daerah. Dapatkan konten premium dari Hukumonline. Pasal 10 (1) Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan provinsi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara. perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar. Taufik Siregar,. NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA. A. Undang Perkebunan memberi sanksi administratif terhadap perusahaan . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999). 400/2/2018 tentang pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (std-b) nomor: 283/kpts/pi. Pendahuluan Hukum pidana merupakan hukum tertua diantara hukum-hukum lainnya. Undang-Undang: Tentang Merek dan Indikasi Geografis: Klik: Nomor 104/KPTS/HK. UU Perkebunan tersebut. Perkebunan adalah segala. Perkebunan - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. 15/2019 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan. Permasalahan yang timbul dari masalah perkebunan. 6216, LL SETKAB : 30 HLM. Pencurian dalam UU Perkebunan. 1. MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020. 5 Tahun 2018 – Juknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Bagian Usaha dan Kegiatan; Perdirjen PPKL Nomor P. NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,. 226 Jurnal LEGISLASI INDONESIA ol o. id – Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan . 118, TLN NO. 020/11/2017 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/Kb. r. NOMOR 19 TAHUN 2013. 1. bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui. Perkebunan kelapa sawit. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. 283 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jakarta -. Metodologi Pendekatan Metodologi kerja yang digunakan. 4 Tahun 2018 – Pedoman Tugas Pembantuan Restorasi Gambut 2018. Perkebunan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang,4 jadi analisisnya secara umum. it] E Fl ji r. Perkebunan. 2. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990. 2020. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing -masing d an untuk. J,t E F. Undang Perkebunan memberi sanksi administratif terhadap perusahaan . 02 Tahun 2018 Menagih Janji Dua Puluh Persen Kebun untuk Rakyat Bayu Eka Yulian Pusat Studi Agraria, LPPM IPB; bayuekayulian@gmail. Mengingat : 1. 7. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 39 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 6. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 7. com. A. bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2AL4 ayat (1) tentang Perkebunan yang. Berlaku: 17 Oktober 2014. CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) yang diajukan empat lembaga swadaya masyarakat. SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang Nomor25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerab OtonomPropinsiKalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. Peraturan ini mengatur tentang kriteria, mekanisme, dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Yang Baru dari UU Perkebunan. Instrumen HAM Nasional. bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. URL berhasil di salin. Pemerintah RI telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. Mengingat : 1.